Debat kandidat presidensial perdana dilaksanakan pada hari Senin, 9 Juni 2014 pukul 19.30 WIB di Balai Sarbini, Jakarta yang disiarkan langsung oleh 3 stasiun TV yaitu SCTV, Indosiar, dan Berita Satu TV. Debat yang bertemakan “Pembangunan Demokrasi pemerintahan yang bersih dan negara hukum” ini dipandu oleh Zainal Arifin Mochtar selaku moderator pada debat tersebut. Sang moderator merupakan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM).
Format debat perdana terdiri dari
6 segmen dengan jeda pariwara, yaitu:
1.
Penyampaian visi dan misi,
2.
Kedalaman visi dan misi,
3.
Pertanyaan seputar tema,
4.
Tanya jawab kandidat,
5.
Tanya jawab penutup, dan
6.
Pernyataan penutup masing-masing kandidat.
Ada pun berbagai masukan
pertanyaan yang diajukan berasal dari berbagai sumber yang terdiri dari:
kementrian, lembaga negara, LSM, individu yang kemudian dihimpun dan
diformulasikan oleh KPU dengan bantuan dari berbagai tim ahli sesuai bidang
masing-masing.
Untuk lebih fokus terhadap konteks
debat tersebut, saya akan membuat skrip ringkas yang mendeskripsikan simulasi
debat dengan tiap-tiap pertanyaan yang sudah disederhanakan tanpa menghilangkan
substansi dari argumentasi tiap kandidat. Walau skrip ini sudah dibuat seobjektif
mungkin tetapi tidak menutup kemungkinan masih mengandung sejumlah sentimen
pribadi. Mari kita telaah tiap pertanyaan sesuai sudut pandang masing-masing.
SEGMEN PERTAMA
Apa agenda utama dan unggulan sesuai
dengan tema debat?
Prabowo : Melakukan pemberantasan korupsi dan jaminan kepastian
hukum menggunakan sarana demokrasi untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyat
Indonesia yang produktif bukan destruktif.
Hatta: Penekanan jaminan kesetaraan kepastian hukum untuk menghapus
berbagai bentuk diskriminasi serta pengakuan HAM untuk menghantarkan kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Jokowi : Mendengar dan melaksanakan suara rakyat dengan dialog
langsung ke berbagai kampung untuk kemanfaatan rakyat Indonesia. Pembangunan
pemerintahan bersih dengan 2 hal : Pembangunan dengan sistem elektronik dan pola rekrutmen dengan promosi dan seleksi
terbuka di berbagai lembaga negara Indonesia.
Kalla : Pentingnya penegakan, keteladanan, serta sinkronisasi antar
komponen dalam penegakan hukum sesuai pasal 1 UUD 1945 mengenai kepastian hukum
di negara Indonesia.
SEGMEN KEDUA
Pertanyaan untuk Jokowi - Kalla
Bagaimana cara mempertahankan program
kerja pemerintah sekarang yang berhasil, memperbaiki yang belum terlalu
berhasil, mengubah hal yang belum berhasil?
Jokowi : Perencanaan jangka panjang harus menjadi acuan oleh
kandidat agar memiliki ancang-ancang pada pemerintahan selanjutnya. Prinsip dan
ideologi negara harus diisi pada program kerja pemerintahan selanjutnya.
Kalla : Kita harus mencapai pemerintahan otonomi dan demokratis
yang taat hukum. Pemerintah harus mengevaluasi tiap 5 tahun program kerja yang
imbasnya pada dampak ekonomi karena efisiensi yang tidak penting. Demokrasi
harus berasaskan pemerintahan yang terbuka dan transparan.
Pertanyaan untuk Prabowo - Hatta
Apa agenda khusus untuk
menghadapi tingginya indeks korupsi, kurangnya kinerja pemerintahan, dan
penegakan HAM di Indonesia?
Prabowo = Permasalahan tersebut diakibatkan oleh kebocoran negara
yang besar karena masalah sistemik demokrasi yang liberal sehingga mengharuskan
pemerintah mencari uang melalui politik uang. Solusinya harus menjamin kualitas
hidup para penegak hukum serta ditingkatkan kemampuan manajerialnya.
Hatta = Kita harus agresif dalam pencegahan korupsi dengan perkuat
KPK.
SEGMEN KETIGA
Apa langkah nyata untuk
menjadikan pemerintah yang bersih, efektif, dan stabil serta menghindari
rongrongan partai politik yang telah merongrong kandidat sebagai jasa balas
budi?
Prabowo = Inilah inti masalahnya sembari mengatakan sebuah adagium “tidak
ada pengikut yang jelek, yang ada hanyalah pemimpin yang jelek”. Sebagai pemimpin
harus tegas pada mitra partai agar tidak merongrong anggaran negara dan motif
utama koalisi adalah pengabdian pada rakyat dan bangsa. Cara memenuhi mahalnya
biaya demokrasi dengan meminta dukungan dari rakyat.
Hatta = Presiden bertanggung jawab pada pemberi mandat yaitu rakyat
sehingga jangan permisif dengan kemauan partai politik dalam koalisi. Demokrasi
harus sederhana, murah, dan tidak membebani rakyat dengan evaluasi kritis untuk
menuju kemakmuran.
Jokowi = Partai politik harus mengubah pola rekrutmen dengan
membangun koalisi partai ramping untuk mengabdi pada rakyat. Biaya demokrasi
beliau diperoleh dari rekening gotong royong yang diaudit lembaga kredibel
dengan transparan. Membangun tradisi baru Pengadegan kandidat di luar ketua
partai.
Kalla = Mahalnya demokrasi harus dibenahi dari sistem itu sendiri.
Koalisi dibangun atas dasar keikhlasan sehingga tidak ada keterikatan.
Kerangka hukum apa yang kandidat
akan bangun untuk memperkuat prinsip Bhinneka Tunggal Ika?
Jokowi = Bhinneka Tunggal Ika sudah final tak terbantahkan.
Kalla = Keanekaragaman agama dan suku merupakan bukti dari bhinneka
tunggal ika yang juga merupakan kekuatan dari persatuan tersebut.
Prabowo = Piranti hukum Indonesia seperti UUD 1945 sudah cukup.
Intinya bukan pada kerangka hukum melainkan terhadap pendidikan dan keteladanan
hukum tersebut
Hatta = Keberagaman adalah Rahmat dari Allah SWT yang harus kita
pelihara dengan baik. Bhinneka adalah harga mati yang merupakan kekuatan kita
dan merupakan kekuatan bangsa.
SEGMEN KEEMPAT
Pertanyaan Prabowo terhadap Jokowi
Prabowo = Bagaimana tanggapan Anda mengenai pemilihan kepala daerah
yang terdiri atas 500 pati daerah yang jika dipilih secara langsung butuh biaya
13 triliun dan jika lewat DPRD kita menghemat 13 triliun? Kemudian apa sikap
anda mengenai tuntutan daerah yang ingin terus menambah pemekaran
kabupaten/provinsi baru padahal beban nasional tambah berat?
Jokowi = Sebagai bentuk kedaulatan rakyat, pemilihan langsung kepala
daerah tetap dilaksanakan sama seperti sekarang dengan perbaikan teknis dan dilaksanakan
serentak baik secara provinsi/negara untuk mengurangi
biaya. Tempat yang perlu dimekarkan tak masalah dalam rangka mengembangkan
provinsi dengan catatan jika daerah tersebut tidak mandiri bisa dicabut.
Pemberiannya diperketat dengan kalkulasi yang cermat dan teliti tanpa ada lobi/penekanan
ke pusat lagi.
Kalla = Sistem pilkada yang banyak menyebabkan pemilu Indonesia
terbanyak di dunia. Pemilihan Kepala Daerah dijamin UUD 1945 dan UU. Dalam UU
dikatakan pemilihan langsung. Seluruh pemilihan di provinsi diseragamkan
sehingga hanya terjadi 2 atau 3 kali putaran pemilu sehingga kampanye dan pemilu
menjadi efisien dan tidak membebani biaya pemilu. Jika dikembalikan ke DPRD
dikhawatirkan terjadi perbedaan biaya yang hebat.
Respon
Hatta = Efisiensi pemilihan yang sehat, terukur, dan tak terlalu
boros biaya masih berupa kualitatif. Walau dalam UUD 1945 tidak mewajibkan
pemilihan langsung bupati, namun pemilihan demokratis melalui DPR harus melewati transisi tetapi
yang langsung yang diinginkan rakyat. Mungkin jika dilakukan serentak bisa
menekan anggaran pilkada.
Prabowo = Meminta klarifikasi Jokowi mengenai kriteria pemekaran
dari segi penghematan anggan dan keadilan antar daerah. Apakah jumlah penduduk,
luas wilayah, keamanan, atau letak geografis?
Jokowi = Banyak yang harus dikalkulasi potensi ekonomi yang ada di
daerah. Apakah rakyat atau elit yang merasakan dampak manfaatnya? Karena
mayoritas elitnya saja yang merasakan. Faktor keluasan dan jumlah penduduk juga
menjadi pertimbangan pemekaran.
Kalla = Hal penting dari pemekaran tersebut adalah efektivitasnya
sesuai jaminan undang-undang untuk memenuhi asas manfaat.
Pertanyaan Kalla terhadap Prabowo
Kalla = Sesuai dengan argumentasi Hatta : “Melindungi rakyat dari
segala bentuk diskriminasi, gangguan, dan ancaman serta menjunjung tinggi
hak-hak asasi manusia.” Sesuai adagium Prabowo : “tiada pengkut yang salah, yang
ada pemimpin yang salah”. Bagaimana cara bapak menyelesaikan pelanggaran HAM masa
lalu dan bagaimana cara untuk mempertahankan HAM?
Prabowo = HAM dasar adalah hak untuk hidup. Dalam UUD 1945 tugas
utama pemerintahan adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Beliau
dulu sebagai abdi negara menjaga kedaulatan rakyat dari segala ancaman baik
dalam maupun luar negeri seperti kelompok radikal. Yang menilai kinerja tugas sebagai
mantan prajurit kita adalah atasan.
Respon
Jokowi = Bapak Prabowo belum menjelaskan hal konkret penegakan HAM
serta penghapusan diskriminasi karena terlalu bersemangat.
Kalla = Apakah penilaian atasan bapak serta bagaimanakah cara penegakan
dan penyelesaian HAM tersebut?
Prabowo = Langkah konkret penegakan HAM dan diskriminasi adalah
pendidikan di semua sektor terutama bagi aparat. Hal ini dikarenakan petugas
yang sering diberi perintah kemudian disalahkan dengan alasan kurang
menguntungkan secara politis. Untuk penilaian atasan silakan tanya sendiri pada
atasan saya.
Hatta = Hal mendasar mengenai hak Warga Negara adalah tidak adanya
diskriminasi hukum, apapun latar belakang, pendidikan, dan agamanya.
SEGMEN KELIMA
Bagaimana cara memastikan
kebijakan kandidat (pusat) terhadap daerah dapat terlaksana, lembaga dan
peraturan yang saling tumpang tindih, serta reformasi birokrasi Dari semua visi
misi sehingga visi misi tiap kandidat dapat terlaksana?
Prabowo = Setiap transformasi pasti akan menghadapi halangan.
Melakukan langkah strategis seperti memilih beberapa sektor kunci yang mempengaruhi proses sektor lain karena
tidak bisa memperbaiki seluruh sektor secara bersamaan. Setelah itu kita
menentukan sasaran/objektif (Management
by objective) yang salah satunya dengan sasaran ketahanan swasembada
pangan. Sasaran pokok kami adalah pangan, energi, infrastruktur, reformasi
birokrasi.
Hatta = Hambatan reformasi birokrasi yang dihadapi adalah organisasi
yang tidak berwawasan, aparatur yang tidak bersih, sistem promosi jabatan yang
tidak transparan dan tidak akuntabel. Tidak adanya target yang pasti sehingga
pelayan publik bertele2, mahal.
Organisasi harus efektif jangan gemuk dengan meletakkan asas
akuntabilitas berbasiskan kinerja, pemberantasan korupsi yang masif serta perbaikan
SDM aparatur.
Jokowi = Melakukan politik anggaran karena anggaran daerah 85% berasal
dari pusat. Jika melanggar beri hukuman jika berprestasi berikan insentif. Bagaimana
dengan lembaga/peraturan yang tumpang tindih? Jika peraturan lewat satu pintu yaitu
Sekretariat Negara (SetNeg) sehingga keluarannya akan jelas karena jika
melewati banyak kementrian sehingga banyak perda yang bertentangan dengan
pusat. Bagaimana dengan kualitas demokrasi? Saya optimis karena itu hal yang
sederhana. Sistem tidak baik penyebabnya. karena SDM nya baik dengan membangun
sistem elektronik, dll. Panggil Programmer, sistem tersebut rampung 2 Minggu!
Pola rekrutmen yang harus dengan seleksi dan promosi terbuka.
Kalla = pemimpin harus bisa
meyakinkan bawahannya. Harus ada kegotongroyongan pemerintahan. Menjaga semua
sistemnya berjalan. Negeri ini sudah desentralisasi /otonomi. Lembaga pusat
harus berkurang karena inti dari pembangunan adalah lembaga daerah.
SEGMEN KEENAM
Bagaimana Anda meyakinkan seluruh
rakyat Indonesia dari seluruh pelosok negeri bahwa di bawah kepemimpinan Anda
bangsa dan negara Indonesia lebih baik dari pemerintahan sekarang dalam hal pembangunan
demokrasi, pemerintahan yang bersih,
perkembangan negara hukum?
Jokowi = Apabila rakyat memberi amanah pada kami, maka kami akan
bekerja keras siang malam agar demokrasi berjalan lebih baik, menghadirkan
pemerintah bersih, memberikan penegasan kepastian hukum. Terima kasih pada
rakyat Indonesia sehingga demokrasi berjalan baik. Terima kasih pada ibu,
istri, ibu mufidah kala, anak2nya, anak2 Kalla yang memberi dukungan pada kami.
Kalau presiden nomor 2!!!!
Prabowo = Tujuan kita bernegara dan merdeka untuk hidup sebagai
bangsa adil makmur dan sejahtera. Tetapi jika kekayaan kita bocor keluar walau
sistem demokrasi indah tetap kesejahteraan rakyat sulit dicapai. Kami apabila
menerima mandat dari rakyat akan bekerja keras menyelamatkan kekayaan bangsa
sehingga demokrasi yang dibangun menjadi produktif bukan demokrasi wani pro
yang mengarah destruktif untuk masa depan yang baik. Optimis karena kekayaan
yang besar dengan niat yang keras untuk memberantas korupsi menghasilkan
manajemen yang baik. Kita tidak mau hanya menjadi pasar negara lain, menjadi
pemasok tenaga kerja murah, perempuan kita bekerja jadi pembantu di negara
jauh. Kita ingin rakyat sejahtera dengan sandang, pangan, papan yang cukup,
berdiri diatas kaki kita sendiri, menjadi negara terhormat.
Simpulan personal berdasarkan ringkasan debat tersebut adalah pihak kandidat nomor 1 dinilai lebih menguasai materi serta visi misi mereka lebih terstruktur dan visioner sehingga bisa diprediksi arah pembangunan awal yang akan dilakukan.
Sementara untuk kandidat nomor 2 dinilai lebih mengedepankan sentimen dan agak kurang memahami masalah walau secara teknis lebih inovatif. Tetapi, konteks yang penting dari substansi debat ini bukanlah sekedar teknis belaka, melainkan meyakinkan rakyat Indonesia mengenai visi misi awal yang akan dieksekusi ketika terpilih yang lebih relevan dan realistis.
Mari kita gunakan hak pilih kita 9 Juli 2014 mendatang! Jadilah pemilih cerdas dengan pilihan yang cerdas untuk bangsa Indonesia yang cerdas!
No comments:
Post a Comment